KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Oleh : Sukesi Widya Nataloka

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang sekaligus sarana untuk merealisasikan HAM lainnya. Pendidikan adalah sarana utama dimana orang dewasa dan anak-anak yang dimarjinalkan secara ekonomi dan sosial dapat mengangkat dirinya keluar dari kemiskinan serta memperoleh cara untuk turut terlibat dalam komunitasnya. Pendidikan juga berperan penting dalam rangka memberdayakan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual, dan mempromosikan HAM dan demokrasi.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menegaskan sebagai berikut :”Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi” .

jadi kebijakan Otda memang merupakan bagian integral dari program reformasi sistem pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh, tetapi pendidikan adalah salah satu aspek yang mendapat perhatian sangat besar di dalamnya. Bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, adalah salah satu bidang yang diotonomikan kepada pemerintah daerah sehingga kebijakan Otda tidak hanya menjadi titik tolak reformasi bidang sosial dan politik, tetapi juga menjadi titik tolak reformasi sistem pendidikan nasional.

Ada tiga faktor utama yang menghambat upaya rekonstruksi kultural dan renovasi sistem pendidikan nasional sesudah proklamasi kemerdekaan.

1. Lambatnya kegiatan memodernisasi sistem politik untuk menjadi lebih dewasa dan otonom. Sistem politik ini menentukan sangat lambatnya corak kebijakan pendidikan yang cocok bagi bangsa kita yang baru mencapai kemerdekaan.

2. Sulitnya mengubah mental kebanyakan pemimpin kita yang lama mengalami proses penindasan dan tekanan di zaman kolonial. Yaitu dari kebiasaan bergantung/dependensi, diserai kompleks minder dan keraguan, kecemasan dan ketakutan akan kemerdekaan diri sendiri.

3. Sulitnya membangkitkan élan perjuangan penuh vitalitas dan daya kreatif massa rakyat guna membangun, disebabkan oleh pengalaman historis di masa lampau dan sekarang (misalnya oleh kemiskinan, keterbelakangan dan penindasan; apatisme, kurang percaya diri, skeptisisme, fatalisme, sikap kurang percaya pada banyak pemimpin, dan lain-lain).

Manajemen Pendidikan

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN

25 Responses to “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN”